Pemerintah Siapkan Satgas PHK, Antisipasi Gelombang Pemutusan Kerja di 2025
Badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kembali mencuat dan menghantui berbagai sektor industri di tahun 2025. Menanggapi kekhawatiran ini, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam. Ia mengungkapkan bahwa potensi PHK sudah diprediksi sejak akhir tahun lalu dan kini menjadi tantangan strategis yang harus dihadapi bersama.
"Seperti saya sampaikan, sejak awal tahun, akhir tahun yang lalu kan kita sudah memprediksi bahwa PHK itu akan menjadi sebuah tantangan strategis di tahun 2025. Jadi tidak hanya perhotelan, tapi kemudian investasi padat karya dan seterusnya," ujar Yassierli dalam konferensi pers yang digelar di Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (28/5/2025).
Baca Juga: Belajar dari Kejatuhan Sritex, Pemerintahan Prabowo Diminta Harus Atasi Kasus PHK di Sektor Padat Karya
Ancaman PHK memang menyebar luas di berbagai sektor, mulai dari industri padat karya hingga sektor perhotelan yang belakangan cukup terdampak. Namun, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah konkret untuk menghadapi situasi ini. Salah satu strategi utama adalah peluncuran Satgas PHK yang bertugas mengawal seluruh proses mitigasi.
"Sebenarnya Satgas PHK ini tinggal menunggu launching. Seperti yang saya sampaikan, Satgas PHK ini tidak hanya bicara tentang memitigasi PHK, tapi adalah satu satuan tugas yang akan meng-coverdari hulu ke hilir," jelas Yassierli.
Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan program reskillingdan upskillingbagi masyarakat agar dapat bertahan dan bersaing di tengah perubahan industri yang cepat.
Baca Juga: Antisipasi PHK Massal, Pemerintah Diminta Perkuat Perlindungan Buruh dan Deregulasi Industri
Lebih lanjut, Yassierli menyebut bahwa Satgas PHK nantinya akan bertugas meninjau ulang berbagai regulasi dan kebijakan yang mungkin turut mempengaruhi dinamika ketenagakerjaan dan ekonomi secara luas.
Meski belum mengungkapkan tanggal pasti peluncurannya, Yassierli meyakinkan bahwa Satgas PHK akan segera diresmikan. Pemerintah, melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, terus menyusun langkah strategis demi menjaga stabilitas ketenagakerjaan dan mengurangi dampak PHK yang diprediksi akan meningkat tahun ini.
(责任编辑:时尚)
- ·24Fall英国艺术院校申请时间线
- ·Pengamat: Solusi Atasi Polusi Udara di Jakarta Konteks Jangka Pendeknya Bukan WFH
- ·Kementerian Ekraf Berupaya Jaga Hak Cipta dan Orisinalitas IP Industri Penerbitan
- ·Temui Presiden, Ketua DPD Sampaikan Perlunya Kembali ke Sistem Bernegara Rumusan Pendiri Bangsa
- ·Tetap Divonis 3,5 Tahun Penjara, AG Pacar Mario Dandy Ajukan Kasasi
- ·FOTO: Icehotel Buka Kembali di Swedia, Menginap di Suhu
- ·Mengintip Arti Nama Anak Kedua Nikita Willy
- ·Emiten Sinarmas Group LPPI Terbitkan Obligasi Berkelanjutan Rp1,38 Triliun, Dananya untuk Ini
- ·5 Rekomendasi Makanan yang Aman untuk Penderita Eksim
- ·Buruh Bakal Gelar Aksi, Tuntut Gubernur Anies Baswedan: Banding, Dong!
- ·Viral di TikTok, MRT Singapura Lewat Stasiun Kranji tapi Bukan Bekasi
- ·Dongkrak Perekonomian, BI Diprediksi Akan Pangkas BI Rate 25 Poin Bulan Ini
- ·Satu Pelaku Kekerasan Seksual Anak di Tangsel Dilepas, 2 Terduga Pelaku Tunggu Gelar Perkara
- ·KPK Cegah 4 Orang Bepergian ke Luar Negeri Selama 6 Bulan Dalam Kasus Korupsi di Pemkot Semarang
- ·Ditanya Soal Isu Pasangan Prabowo
- ·Menteri Ekraf Sebut APINDO dan KADIN Mitra Strategis Pengembangan Ekraf di RI
- ·Head & Shoulder x MLBB Luncurkan Kemasan Terbaru Edisi Gatotkaca
- ·Literasi Modal Kreativitas Bangun Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045
- ·VIDEO: Pertunjukan Cahaya Lampu Sambut Ramadan di London
- ·Temui Presiden, Ketua DPD Sampaikan Perlunya Kembali ke Sistem Bernegara Rumusan Pendiri Bangsa