Warta Ekonomi,quickq最新苹果下载 Jakarta -

Indonesia menegaskan dukungan terhadap peran Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) untuk memperkuat sistem perdagangan multilateral yang terbuka, adil, dan inklusif yang berfokus pada reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Penegasan tersebut disampaikan Menteri Perdagangan RI Budi Santoso dalam Sesi II Pertemuan Menteri Perdagangan APEC (APEC MRT) bertema “Konektivitas melalui Sistem Perdagangan Multilateral” di Jeju, Korea Selatan pada Kamis, (15/5/2025).

Baca Juga: Siap Tambah Produksi, Emiten Kemasan Salim Group (IPOL) Komisioning Mesin Hybrid BOPP/BOPE

“Kami mendukung peran APEC dalam memperkuat sistem perdagangan multilateral dengan fokus pada reformasi WTO, termasuk pemulihan mekanisme penyelesaian sengketa dua tingkat dan pengangkatan kembali anggota Badan Banding untuk memastikan sistem yang adil dan dapat diandalkan,” kata Mendag Busan, dikutip dari siaran pers Kemendag, Rabu (21/5).

Mendag Busan menyampaikan keprihatinannya atas peningkatan praktik tarif resiprokal yang merugikan perekonomian Indonesia. Menurutnya, praktik tersebut mengganggu perdagangan di Indonesia yang menekankan pada akses pasar global yang adil. 

“Praktik tersebut mengganggu mata pencaharian masyarakat serta menurunkan daya saing pelaku usaha yang bergantung pada akses pasar global yang adil, transparan, dan dapat diprediksi,” kata Mendag Busan.

Namun, Mendag Busan menegaskan, Pemerintah Indonesia tidak menempuh retaliasi dalam menghadapi tantangan perdagangan global. Pemerintah Indonesia memilih untuk mengedepankan diplomasi dan fokus mencapai solusi yang saling menguntungkan.

“Kami percaya pendekatan pembalasan hanya akan memperburuk ketidakpastian dan ketidakstabilan ekonomi global. Indonesia akan terus mengedepankan diplomasi dan keterlibatan konstruktif untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan,” lanjut Mendag Busan.

Mendag Busan juga menggarisbawahi pentingnya kemajuan kolektif dalam menyelesaikan isu-isu  substansial WTO. antara lain, subsidi pertanian dan perikanan. Menurutnya proses negosiasi harus  dilakukan dengan prinsip transparansi dan inklusivitas, serta sesuai dengan mandat yang disepakati pada Konferensi Tingkat Menteri ke-11 (MC11) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB,  terutama SDG 14.6.

Halaman Berikutnya

Halaman:

• 1
• 2