JAKARTA,quickq下载iosjs7 DISWAY.ID --Memanasnya perang dagang antar negara-negara dan rentannya perekonomian global, sejumlah Ekonom dan Pengamat menilai bahwa tahun 2025 ini merupakan tahun yang rawan bagi stabilitas fiskal.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat.

Menurutnya, ekonomi global saat ini menghadapi tekanan akibat perang dagang, inflasi tinggi, dan konflik geopolitik yang belum mereda. 

BACA JUGA:Bank Dunia Sebut 60 Persen Penduduk Indonesia Kategori Miskin, BPS: Itu Hanya Refrensi!

BACA JUGA:Mendikdasmen: Prabowo akan Umumkan Bantuan untuk Guru Honorer saat Hardiknas 2 Mei 2025

“Bank Dunia bahkan memperkirakan harga komoditas global turun hingga 12 persen, mengancam porsi besar dari PNBP Indonesia yang masih bertumpu pada ekspor komoditas mentah,” ujar Achmad ketika dihubungi oleh Disway, pada Rabu 30 April 2025.

Di sisi lain, Achmad juga menambahkan bahwa realisasi pendapatan negara awal 2025 menunjukkan sinyal waspada.

Hal ini ditunjukkan dari pendapatan negara baru mencapai Rp 316,9 triliun atau hanya 10,5 persen hingga Februari 2025 dari target tahunan. 

Tidak hanya itu, penyesuaian kebijakan seperti lebih-bayar PPh 21 yang baru diklaim dan anjloknya harga batu bara, minyak, dan nikel juga turut memperdalam tekanan terhadap realisasi target Rp 3.005,1 triliun tahun ini.

“Ketika pertumbuhan melambat, maka basis pajak secara otomatis menyusut. Dalam kondisi ini, penyesuaian asumsi makro APBN 2025 yang terlalu optimistis (5,2 persen pertumbuhan) perlu ditinjau ulang secara realistis untuk menghindari jebakan shortfall fiskal yang berkepanjangan,” tutur Achmad.

Menurut Achmad, tantangan global tahun 2025 adalah ujian sejati kapasitas fiskal Indonesia. 

BACA JUGA:Jelang Deep Learning Diterapkan di Sekolah, 30 Guru Bakal Dilatih di Australia

BACA JUGA:Menhan Sebut Ada 29 Rumah Sakit TNI Belum Terakreditasi

“Dengan tekanan harga komoditas, pertumbuhan yang melambat, serta basis pajak yang belum optimal, pemerintah harus mampu menavigasi kebijakan fiskal dengan cermat,” ujar Achmad.

• 1
• 2
• »